Regulasi AI ASEAN per 12 November 2026 masih timpang. Hanya Vietnam yang memiliki hukum AI komprehensif dan dapat ditegakkan, sementara negara lain berada di tahap rancangan, panduan sukarela, atau tagihan yang belum disahkan. Bagi Anda yang berbisnis lintas negara, peta ini menentukan di mana kewajiban benar-benar mengikat dan di mana Anda masih berhadapan dengan pedoman tanpa sanksi.
Vietnam: Satu-Satunya Hukum yang Berlaku
Vietnam mengesahkan Law on AI No. 134/2025/QH15 yang berlaku sejak 1 Maret 2026, dengan circulars menyusul. Menurut rangkuman status regulasi AI Asia Tenggara, Vietnam menjadi satu-satunya negara di kawasan dengan hukum AI komprehensif dan dapat ditegakkan.
Kata dapat ditegakkan penting. Hukum yang berlaku memberi dasar bagi pengawasan, sanksi, dan kewajiban yang bisa diuji di pengadilan. Circulars yang menyusul akan menentukan detail teknis, sehingga perusahaan perlu memantau aturan turunan, bukan hanya undang-undangnya.
Bagi perusahaan Indonesia yang melayani pengguna Vietnam, keberadaan hukum ini berarti kewajiban bisa melekat pada layanan, bukan pada lokasi kantor. Periksa apakah produk Anda masuk kategori berisiko tinggi dan apakah ada kewajiban transparansi atau dokumentasi.
Indonesia: Dua RPP Menunggu Tanda Tangan
Indonesia menyiapkan dua Rancangan Peraturan Presiden, yaitu Peta Jalan AI Nasional 2026-2029 dan Etika AI. Harmonisasi selesai April 2026, dan keduanya menunggu tanda tangan Presiden.
Statusnya masih rancangan, tanpa sanksi sendiri. Artinya, kewajiban yang tertulis belum bisa dipakai sebagai dasar penindakan sampai peraturan benar-benar berlaku. Meski demikian, arah kebijakannya sudah terlihat dan sebaiknya dipakai sebagai acuan penyusunan kebijakan internal.
Untuk konteks lebih lengkap tentang dua RPP ini, lihat artikel regulasi AI Indonesia 2026. Bagi praktisi, yang perlu disiapkan adalah dokumentasi penggunaan AI, penilaian risiko, dan jalur pelaporan insiden.
Malaysia, Thailand, dan Filipina: Masih di Jalur Legislasi
Malaysia menyiapkan AI Governance Bill. Drafnya selesai September 2026 dan menuju Kabinet, dengan target dibawa ke Dewan Rakyat awal 2027.
Thailand memiliki draf AI Act dari ETDA. Dengar pendapat publik ditutup 14 Agustus 2026, dan draf itu menuju persetujuan Kabinet. Filipina menggarap AIDRA sebagai bill penggabung yang masih berada di Kongres.
Ketiga negara berada pada tahap yang berubah cepat. Perusahaan dengan operasi di sana sebaiknya memantau jadwal parlemen, bukan hanya teks draf. Tanggal pembahasan bisa bergeser, dan isi bisa berubah setelah konsultasi publik.
Singapura: Panduan Sukarela untuk AI Agentik
Singapura menerbitkan Model AI Governance Framework for Agentic AI pada 22 Januari 2026 dan memperbaruinya pada 20 Mei 2026. Sifatnya sukarela.
Panduan sukarela bukan berarti tanpa konsekuensi. Dalam praktik bisnis, standar seperti ini sering menjadi rujukan due diligence, kontrak, dan ekspektasi mitra. Perusahaan yang mengabaikannya bisa kalah dalam pengadaan, meski tidak melanggar hukum.
Fokus pada AI agentik relevan karena agen bekerja dengan otonomi lebih besar daripada chatbot. Panduan semacam ini biasanya menyoroti batas wewenang, pengawasan manusia, dan pencatatan tindakan. Untuk tim yang membangun agen, dokumen ini berguna sebagai daftar periksa.
Lapisan ASEAN: Panduan, Roadmap, dan DEFA
Di tingkat ASEAN, ada tiga instrumen yang perlu Anda kenali:
- Expanded AI Governance and Ethics Guide, diperluas Januari 2025.
- Responsible AI Roadmap 2025-2030, diadopsi Maret 2025.
- DEFA, yang negosiasinya selesai Mei 2026 dan penandatanganannya ditargetkan November 2026.
Lapisan regional ini tidak mengikat. Ia berfungsi sebagai kerangka bersama yang membantu negara menyelaraskan pendekatan, bukan sebagai hukum yang bisa menuntut perusahaan.
Karena itu, jangan menyamakan kepatuhan ASEAN dengan kepatuhan nasional. Kewajiban nyata tetap berasal dari hukum masing-masing negara, seperti Law on AI Vietnam atau UU PDP Indonesia untuk data pribadi.
Cara Membaca Peta Ini untuk Kepatuhan
Mulailah dari pertanyaan sederhana: di negara mana pengguna Anda berada, dan data siapa yang Anda proses. Dari situ, petakan kewajiban yang sudah berlaku, lalu tandai yang masih berpotensi berubah.
Buat tiga daftar. Daftar pertama berisi kewajiban mengikat hari ini. Daftar kedua berisi rancangan yang kemungkinan berlaku dalam waktu dekat. Daftar ketiga berisi panduan sukarela yang dipakai mitra dalam kontrak. Tiga daftar ini mencegah Anda membangun kepatuhan di atas asumsi.
Tinjau daftar itu setiap kuartal. Status per 12 November 2026 bisa berubah cepat, terutama untuk Malaysia dan Thailand yang berada di jalur legislasi.
Kesimpulan
Regulasi AI di Asia Tenggara belum seragam. Vietnam sudah punya hukum yang berlaku, Indonesia masih menunggu tanda tangan Presiden, Malaysia dan Thailand bergerak menuju parlemen, Singapura memilih panduan sukarela, dan Filipina masih di Kongres. Lapisan ASEAN melengkapi, tetapi tidak mengikat.
Untuk tim yang perlu menyiapkan kebijakan internal sekarang, mulailah dari dokumentasi dan penilaian risiko. Kursus Linuxhackingid dan artikel tata kelola AI bisa menjadi titik awal yang praktis.
Every article is reviewed by the practice lead who ran the work before it is published.



