UU PDP Malaysia atau Personal Data Protection Act 2010 kini bukan lagi aturan lama yang diam di tempat. Amandemen yang disahkan pada 2024 menambahkan kewajiban yang mendekatkan Malaysia ke standar Singapura, dan itu berdampak langsung pada bisnis Indonesia yang punya pelanggan, karyawan, atau mitra di sana. Di kawasan ASEAN, Malaysia termasuk tujuan ekspansi pertama bagi banyak perusahaan Indonesia. Artikel ini menjelaskan apa yang diatur, apa yang berubah, dan langkah yang perlu disiapkan.
Apa yang diatur PDPA 2010
Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 mengatur pemrosesan data pribadi dalam transaksi komersial. Kerangkanya dibangun dari tujuh prinsip, mulai dari pemberitahuan tujuan pemrosesan, pembatasan penggunaan, hingga keamanan dan retensi. Prinsip-prinsip ini wajib dipenuhi pengendali data, yaitu pihak yang menentukan tujuan dan cara pemrosesan.
Yang sering terlewat oleh perusahaan Indonesia adalah cakupan wilayahnya. PDPA Malaysia berlaku pada pemrosesan yang dilakukan di Malaysia, dan pada pihak di luar Malaysia yang memakai peralatan di Malaysia untuk memproses data, dengan pengecualian tertentu. Jika tim support Anda duduk di Kuala Lumpur atau data pelanggan disimpan di pusat data sana, besar kemungkinan aturan ini menyentuh operasi Anda. Rujukan resminya ada di teks lengkap Akta 709.
Perubahan 2024 dan kewajiban yang menyusul
Amandemen memperkenalkan tiga hal yang paling banyak dibicarakan praktisi. Pertama, kewajiban pemberitahuan pelanggaran data kepada Pesuruhjaya dalam tenggat yang ditetapkan. Kedua, kewajiban menunjuk pejabat perlindungan data bagi organisasi yang memenuhi kriteria tertentu. Ketiga, penguatan hak subjek data, termasuk hak untuk memindahkan data pribadinya antar penyedia layanan.
Penerapannya bertahap, dan tidak semua ketentuan mulai berlaku pada tanggal yang sama. Karena itu, klaim bahwa sebuah organisasi sudah sepenuhnya patuh harus diuji dengan tanggal keberlakuan, bukan dengan asumsi. Periksa jadwal resmi dan panduan yang diterbitkan pesuruhjaya sebelum menyusun pernyataan kepatuhan. Perbandingan dengan Singapura bisa dilihat pada panduan PDPC Singapura, karena banyak istilah teknis di kedua rezim kini saling mendekat.
Apa artinya bagi pengendali data dan pemroses
PDPA Malaysia membedakan pengendali data dan pemroses data, serupa dengan pemisahan controller dan processor di Eropa. Pengendali menanggung kewajiban utama, tetapi pemroses ikut terikat kontrak dan kewajiban keamanan. Dalam praktik, perusahaan Indonesia yang menjadi vendor bagi klien Malaysia akan diminta menandatangani perjanjian pemrosesan data yang memuat batas tujuan, instruksi tertulis, dan kewajiban notifikasi insiden.
Untuk keamanan siber, Malaysia punya lapisan tambahan lewat Cyber Security Act 2024 yang dijalankan Agensi Keselamatan Siber Negara (NACSA). Undang-undang itu mengatur sektor infrastruktur kritis dan lisensi penyedia layanan keamanan siber, dengan informasi resmi di CyberSecurity Malaysia.
Perbandingan Malaysia dengan Negara ASEAN Lain
- Nama dan tahun: Malaysia memakai PDPA 2010 yang diamandemen 2024, Indonesia memakai UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Singapura memakai PDPA 2012 dengan amandemen 2020, Thailand memakai PDPA B.E. 2562.
- Pejabat perlindungan data: Malaysia mewajibkan penunjukan pada kriteria tertentu, Singapura mewajibkan penunjukan dan publikasi kontak, Indonesia mewajibkan fungsi perlindungan data pribadi, Thailand mewajibkan DPO pada kondisi yang diatur.
- Pemberitahuan pelanggaran: Malaysia menerapkan kewajiban baru secara bertahap, Singapura memakai tiga hari kalender, Indonesia mengatur tenggat melalui aturan pelaksana, Thailand memakai tenggat jam yang diatur regulatornya.
- Transfer lintas batas: keempat negara mengizinkan dengan syarat perlindungan setara, tetapi pembuktiannya berbeda, dan itulah bagian yang paling sering menyulitkan vendor.
- Penegakan: Singapura paling transparan karena menerbitkan keputusan, Malaysia bergerak melalui pesuruhjaya, Indonesia dan Thailand masih memperkuat kapasitas pengawasan.
Implikasi bagi Perusahaan Indonesia
Dampak paling nyata bukan pada denda, melainkan pada daya saing kontrak. Klien Malaysia akan menuntut bukti kepatuhan sebelum memperpanjang kerja sama.
- Petakan data warga Malaysia yang Anda proses, termasuk nama, nomor telepon, alamat surel, dan data transaksi.
- Perbarui perjanjian pemrosesan data agar memuat batas tujuan, instruksi, kewajiban notifikasi insiden, dan hak audit.
- Siapkan prosedur notifikasi internal dengan tenggat yang lebih ketat dari tenggat regulator, supaya keputusan bisa diambil cepat.
- Tunjuk satu penanggung jawab perlindungan data yang memahami PDPA Malaysia dan UU PDP Indonesia sekaligus.
- Catat dasar pemrosesan setiap kegiatan, karena permintaan akses dan koreksi dari subjek data harus dijawab dengan bukti.
- Tinjau lokasi penyimpanan data dan akses dukungan jarak jauh, lalu terapkan kontrol akses berbasis peran.
Kesimpulan
PDPA Malaysia kini menuntut lebih dari sekadar kebijakan privasi di situs web. Perusahaan Indonesia yang ingin tetap dipercaya mitra di Malaysia perlu menyiapkan bukti operasional, bukan hanya pernyataan. Untuk memperkuat sisi teknis, lihat panduan penyebab kebocoran data dan cara mencegahnya serta kewajiban UU PDP bagi perusahaan, lalu pertimbangkan pelatihan tim di kursus Linuxhackingid.
Every article is reviewed by the practice lead who ran the work before it is published.



