Skip to main content

TECH NEWS

UU Perlindungan Data Malaysia dan Dampaknya bagi Bisnis Indonesia

UU PDP Malaysia atau Personal Data Protection Act 2010 kini bukan lagi aturan lama yang diam di tempat. Amandemen yang disahkan pada 2024 menambahkan kewajiban yang mendekatkan Malaysia ke standar Singapura, dan itu berdampak langsung pada bisnis Indonesia yang punya pelanggan, karyawan, atau mitra di sana.

UU PDP Malaysia atau Personal Data Protection Act 2010 kini bukan lagi aturan lama yang diam di tempat. Amandemen yang disahkan pada 2024 menambahkan kewajiban yang mendekatkan Malaysia ke standar Singapura, dan itu berdampak langsung pada bisnis Indonesia yang punya pelanggan, karyawan, atau mitra di sana. Di kawasan ASEAN, Malaysia termasuk tujuan ekspansi pertama bagi banyak perusahaan Indonesia. Artikel ini menjelaskan apa yang diatur, apa yang berubah, dan langkah yang perlu disiapkan.

Apa yang diatur PDPA 2010

Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 mengatur pemrosesan data pribadi dalam transaksi komersial. Kerangkanya dibangun dari tujuh prinsip, mulai dari pemberitahuan tujuan pemrosesan, pembatasan penggunaan, hingga keamanan dan retensi. Prinsip-prinsip ini wajib dipenuhi pengendali data, yaitu pihak yang menentukan tujuan dan cara pemrosesan.

Yang sering terlewat oleh perusahaan Indonesia adalah cakupan wilayahnya. PDPA Malaysia berlaku pada pemrosesan yang dilakukan di Malaysia, dan pada pihak di luar Malaysia yang memakai peralatan di Malaysia untuk memproses data, dengan pengecualian tertentu. Jika tim support Anda duduk di Kuala Lumpur atau data pelanggan disimpan di pusat data sana, besar kemungkinan aturan ini menyentuh operasi Anda. Rujukan resminya ada di teks lengkap Akta 709.

Perubahan 2024 dan kewajiban yang menyusul

Amandemen memperkenalkan tiga hal yang paling banyak dibicarakan praktisi. Pertama, kewajiban pemberitahuan pelanggaran data kepada Pesuruhjaya dalam tenggat yang ditetapkan. Kedua, kewajiban menunjuk pejabat perlindungan data bagi organisasi yang memenuhi kriteria tertentu. Ketiga, penguatan hak subjek data, termasuk hak untuk memindahkan data pribadinya antar penyedia layanan.

Penerapannya bertahap, dan tidak semua ketentuan mulai berlaku pada tanggal yang sama. Karena itu, klaim bahwa sebuah organisasi sudah sepenuhnya patuh harus diuji dengan tanggal keberlakuan, bukan dengan asumsi. Periksa jadwal resmi dan panduan yang diterbitkan pesuruhjaya sebelum menyusun pernyataan kepatuhan. Perbandingan dengan Singapura bisa dilihat pada panduan PDPC Singapura, karena banyak istilah teknis di kedua rezim kini saling mendekat.

Apa artinya bagi pengendali data dan pemroses

PDPA Malaysia membedakan pengendali data dan pemroses data, serupa dengan pemisahan controller dan processor di Eropa. Pengendali menanggung kewajiban utama, tetapi pemroses ikut terikat kontrak dan kewajiban keamanan. Dalam praktik, perusahaan Indonesia yang menjadi vendor bagi klien Malaysia akan diminta menandatangani perjanjian pemrosesan data yang memuat batas tujuan, instruksi tertulis, dan kewajiban notifikasi insiden.

Untuk keamanan siber, Malaysia punya lapisan tambahan lewat Cyber Security Act 2024 yang dijalankan Agensi Keselamatan Siber Negara (NACSA). Undang-undang itu mengatur sektor infrastruktur kritis dan lisensi penyedia layanan keamanan siber, dengan informasi resmi di CyberSecurity Malaysia.

Perbandingan Malaysia dengan Negara ASEAN Lain

  • Nama dan tahun: Malaysia memakai PDPA 2010 yang diamandemen 2024, Indonesia memakai UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Singapura memakai PDPA 2012 dengan amandemen 2020, Thailand memakai PDPA B.E. 2562.
  • Pejabat perlindungan data: Malaysia mewajibkan penunjukan pada kriteria tertentu, Singapura mewajibkan penunjukan dan publikasi kontak, Indonesia mewajibkan fungsi perlindungan data pribadi, Thailand mewajibkan DPO pada kondisi yang diatur.
  • Pemberitahuan pelanggaran: Malaysia menerapkan kewajiban baru secara bertahap, Singapura memakai tiga hari kalender, Indonesia mengatur tenggat melalui aturan pelaksana, Thailand memakai tenggat jam yang diatur regulatornya.
  • Transfer lintas batas: keempat negara mengizinkan dengan syarat perlindungan setara, tetapi pembuktiannya berbeda, dan itulah bagian yang paling sering menyulitkan vendor.
  • Penegakan: Singapura paling transparan karena menerbitkan keputusan, Malaysia bergerak melalui pesuruhjaya, Indonesia dan Thailand masih memperkuat kapasitas pengawasan.

Implikasi bagi Perusahaan Indonesia

Dampak paling nyata bukan pada denda, melainkan pada daya saing kontrak. Klien Malaysia akan menuntut bukti kepatuhan sebelum memperpanjang kerja sama.

  1. Petakan data warga Malaysia yang Anda proses, termasuk nama, nomor telepon, alamat surel, dan data transaksi.
  2. Perbarui perjanjian pemrosesan data agar memuat batas tujuan, instruksi, kewajiban notifikasi insiden, dan hak audit.
  3. Siapkan prosedur notifikasi internal dengan tenggat yang lebih ketat dari tenggat regulator, supaya keputusan bisa diambil cepat.
  4. Tunjuk satu penanggung jawab perlindungan data yang memahami PDPA Malaysia dan UU PDP Indonesia sekaligus.
  5. Catat dasar pemrosesan setiap kegiatan, karena permintaan akses dan koreksi dari subjek data harus dijawab dengan bukti.
  6. Tinjau lokasi penyimpanan data dan akses dukungan jarak jauh, lalu terapkan kontrol akses berbasis peran.

Kesimpulan

PDPA Malaysia kini menuntut lebih dari sekadar kebijakan privasi di situs web. Perusahaan Indonesia yang ingin tetap dipercaya mitra di Malaysia perlu menyiapkan bukti operasional, bukan hanya pernyataan. Untuk memperkuat sisi teknis, lihat panduan penyebab kebocoran data dan cara mencegahnya serta kewajiban UU PDP bagi perusahaan, lalu pertimbangkan pelatihan tim di kursus Linuxhackingid.

Every article is reviewed by the practice lead who ran the work before it is published.

All insights

MORE ARTICLES

newest first
8 readTECH NEWS

SOC Modern: Metrik yang Menentukan Keberhasilan

SOC modern bukan sekadar ruangan dengan layar besar dan antrean alert. Ia adalah sistem produksi yang mengubah telemetri mentah menjadi keputusan, dan keputusan itu harus bisa diukur. Tanpa metrik yang tepat, tim SOC modern cenderung sibuk menutup tiket alih-alih menurunkan risiko, sehingga anggaran dan kepercayaan manajemen terkikis perlahan.

Ditulis oleh Apri Pandu Wicaksono & Tim Riset Teknologi Linuxhackingid | Editor Teknologi & Inovasi
7 readTECH NEWS

Keamanan Container: Image, Runtime, dan Registry

Keamanan container bukan satu masalah, melainkan tiga: apa yang Anda masukkan ke dalam image, apa yang boleh dilakukan proses saat berjalan, dan dari mana image itu ditarik. Ketiganya punya kontrol berbeda dan sering dikelola tim berbeda. Organisasi yang hanya memasang pemindai image biasanya tetap rentan karena runtime-nya berjalan sebagai root dengan seluruh capability aktif.

Ditulis oleh Apri Pandu Wicaksono & Tim Riset Teknologi Linuxhackingid | Editor Teknologi & Inovasi
8 readTECH NEWS

GPT-6.2 Astra dan Sol: Apa yang Berubah dan Risikonya

GPT-6.2 Astra dan Sol adalah dua model yang diperkenalkan OpenAI pada 17 November 2026, dan keduanya mengubah cara Anda menghitung biaya serta batas penggunaan. Astra diposisikan untuk proyek tersulit, sedangkan Sol untuk kerja sehari-hari. Perubahan yang paling praktis bukan hanya skor benchmark, melainkan jumlah token keluaran yang lebih sedikit untuk hasil yang setara atau lebih baik.

Ditulis oleh Apri Pandu Wicaksono & Tim Riset Teknologi Linuxhackingid | Editor Teknologi & Inovasi

Get the next advisory first. No digest, no noise.

One email when something genuinely matters - or follow the community channels where we post first.

Join Telegram

NEXT STEP

Talk to an operator, not a sales desk.

A short scoping call, then scope, schedule and cost in writing within 2 working days.

METHODOLOGY & COMPLIANCE
ISO 27001PCI-DSSOJKUU PDP