PDPA Thailand adalah undang-undang perlindungan data pribadi yang sudah berlaku dan menyentuh hampir semua layanan digital yang melayani pengguna di negara itu. Banyak perusahaan Indonesia menganggapnya mirip UU PDP domestik, padahal detail kewajiban dan lembaga pengawasnya berbeda. Di kawasan ASEAN, Thailand termasuk pasar yang paling sering dijangkau layanan digital Indonesia. Artikel ini memetakan cakupan aturan, kewajiban operasional, perbandingan antarnegara ASEAN, dan dampaknya bagi bisnis Indonesia.
Cakupan PDPA Thailand
Personal Data Protection Act B.E. 2562, yang dalam penomoran Buddhis berarti tahun 2019, mulai diberlakukan pada 2022 setelah masa penundaan. Undang-undang ini berlaku pada pemrosesan data pribadi di Thailand, dan juga pada pemrosesan di luar Thailand yang menyasar subjek data di Thailand, misalnya lewat penawaran barang atau jasa kepada pengguna di sana.
Karena cakupannya ekstrateritorial, aplikasi Indonesia yang memasarkan layanan ke pengguna Thailand bisa terkena kewajiban PDPA Thailand. Yang menentukan bukan lokasi server, melainkan siapa yang diproses datanya dan bagaimana layanan ditawarkan. Penjelasan umum tentang arah kebijakan digital kawasan tersedia di situs resmi ASEAN.
Regulator dan lembaga pendukung
Pengawas utama adalah Office of the Personal Data Protection Committee, yang sering disingkat PDPC Thailand. Komite ini menetapkan kebijakan, menerbitkan pemberitahuan, dan menangani pengaduan. Karena singkatannya sama dengan PDPC Singapura, pastikan dokumen internal Anda menyebut nama negara agar tidak tertukar saat audit.
Untuk urusan transaksi elektronik dan tata kelola layanan digital, peran penting dipegang Electronic Transactions Development Agency (ETDA) di bawah kementerian ekonomi digital dan masyarakat. ETDA menerbitkan standar dan panduan yang relevan bagi penyedia layanan digital, termasuk kewajiban terkait keamanan sistem. Rujukan resminya ada di daftar peraturan yang diterbitkan ETDA.
Kewajiban operasional yang paling sering diuji
- Dasar pemrosesan yang sah: persetujuan, pemenuhan kontrak, kewajiban hukum, kepentingan vital, tugas publik, atau kepentingan sah, dan setiap dasar harus dapat dibuktikan.
- Pemberitahuan: subjek data harus menerima informasi tentang tujuan, kategori data, penerima, dan masa retensi dalam bahasa yang jelas.
- Hak subjek data: akses, koreksi, penghapusan, pembatasan, keberatan, dan portabilitas, dengan tenggat tanggapan yang ditetapkan regulator.
- Pejabat perlindungan data: wajib pada kondisi tertentu, misalnya kegiatan inti yang memerlukan pemantauan sistematis dalam skala besar.
- Pemberitahuan pelanggaran: disampaikan kepada regulator dalam tenggat yang ditetapkan, dan kepada subjek data bila berisiko tinggi.
- Penilaian dampak: diperlukan untuk kegiatan berisiko tinggi, termasuk pemrosesan data sensitif dalam skala besar.
Perbandingan dengan Negara ASEAN Lain
- Nama aturan: Thailand memakai PDPA B.E. 2562, Indonesia memakai UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Malaysia memakai PDPA 2010, Singapura memakai PDPA 2012, Filipina memakai Data Privacy Act of 2012.
- Cakupan ekstrateritorial: Thailand, Singapura, dan Filipina tegas menerapkan pada pihak asing yang menyasar pengguna lokal, Indonesia mengatur hal serupa, Malaysia membatasi pada pemrosesan yang terkait wilayahnya.
- Regulator: Thailand memakai komite perlindungan data, Singapura memakai komisi, Filipina memakai komisi nasional, Indonesia masih menata lembaga pengawas.
- Tenggat pelaporan insiden: Thailand dan Filipina memakai tenggat jam, Singapura memakai tiga hari kalender, Malaysia menerapkan secara bertahap.
- Data sensitif: keempat negara memperlakukan data kesehatan, biometrik, dan keyakinan sebagai kategori khusus dengan syarat lebih ketat.
Implikasi bagi Perusahaan Indonesia
Dampak paling praktis muncul pada produk digital yang dipasarkan lintas negara, karena satu basis pengguna sering dilayani oleh satu sistem yang sama.
- Tentukan apakah layanan Anda menyasar pengguna Thailand, lalu catat dasar penilaiannya dalam dokumen kepatuhan.
- Pisahkan pemberitahuan privasi per negara agar tujuan dan dasar pemrosesan sesuai hukum setempat.
- Bangun mekanisme persetujuan yang mencatat versi teks, waktu, dan bukti tindakan pengguna.
- Terapkan prosedur pelaporan insiden dengan tenggat internal lebih ketat dari tenggat regulator.
- Tinjau pemrosesan data sensitif, termasuk data kesehatan dan biometrik, lalu kurangi pengumpulannya bila tidak perlu.
- Latih tim dukungan agar bisa menjawab permintaan akses dan penghapusan dalam bahasa dan tenggat yang benar.
Kesimpulan
PDPA Thailand sudah berlaku dan menuntut bukti, bukan sekadar kebijakan di halaman statis. Perusahaan Indonesia yang menjual layanan digital ke pengguna Thailand perlu memperlakukan kepatuhan sebagai bagian dari desain produk. Untuk menyiapkan tim, mulai dari kewajiban UU PDP bagi perusahaan, lalu perdalam praktik teknis di kursus Linuxhackingid.
Every article is reviewed by the practice lead who ran the work before it is published.



