Regulasi keamanan siber ASEAN bergerak ke pola yang makin mirip: satu undang-undang payung untuk data pribadi, satu undang-undang untuk keamanan siber, dan satu regulator teknis yang menangani insiden. Namun Indonesia, Malaysia, dan Singapura menerapkannya dengan kedalaman yang berbeda. Peta ini perlu dibaca sebelum perusahaan menandatangani kontrak lintas batas atau memindahkan data pelanggan ke pusat data regional.
Tiga lapis aturan yang selalu muncul
Di ketiga negara, tumpukan aturan biasanya terdiri dari tiga lapis. Lapis pertama adalah hukum perlindungan data pribadi yang mengatur hak individu dan kewajiban pengendali data. Lapis kedua adalah hukum keamanan siber yang mengatur kewajiban sektor kritis dan pelaporan insiden. Lapis ketiga adalah aturan sektoral, misalnya perbankan, yang menambahkan kontrol teknis lebih rinci. Ketiga lapis ini sering tumpang tindih dan baru terasa saat audit atau insiden.
Praktik yang lazim di kawasan adalah memakai kerangka internasional sebagai bahasa bersama, misalnya rujukan keamanan siber yang dipublikasikan International Telecommunication Union atau kontrol ISO/IEC 27001, lalu memetakannya ke kewajiban lokal. ASEAN mendorong harmonisasi lewat dokumen kerja sama di situs resmi ASEAN, tetapi dokumen tersebut tidak menggantikan hukum nasional masing-masing negara.
Indonesia: UU PDP, UU ITE, dan pengawasan yang terbagi
Indonesia memiliki UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai payung perlindungan data. Di samping itu berlaku UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah melalui UU No. 19 Tahun 2016 dan UU No. 1 Tahun 2024, serta PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Pengawasan praktisnya terbagi. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menangani registrasi penyelenggara sistem elektronik dan tata kelola platform, sementara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memimpin koordinasi keamanan siber dan pembentukan tim tanggap insiden. UU PDP sendiri mengamanatkan pembentukan lembaga pengawas; sampai artikel ini disusun, fungsi pengawasan masih tersebar di beberapa kementerian dan lembaga. Rincian kewajiban baru bagi perusahaan kami bahas di artikel aturan pelaksana UU PDP dan kewajiban baru perusahaan.
Malaysia: PDPA 2010 yang diamandemen dan Cyber Security Act 2024
Malaysia memakai Personal Data Protection Act 2010 (PDPA 2010) atau Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Amandemen yang disahkan pada 2024 memperkenalkan kewajiban yang sebelumnya tidak ada, antara lain pemberitahuan pelanggaran data dan penunjukan pejabat perlindungan data. Penerapannya dilakukan bertahap, sehingga perusahaan perlu memeriksa status keberlakuan setiap kewajiban di halaman resmi Akta 709 sebelum menyatakan diri patuh.
Untuk keamanan siber, Malaysia memiliki Cyber Security Act 2024 yang mengatur informasi infrastruktur kritis negara dan lisensi penyedia layanan keamanan siber. Pelaksana teknisnya adalah Agensi Keselamatan Siber Negara (NACSA), sedangkan CyberSecurity Malaysia menjalankan layanan sertifikasi dan pelaporan insiden melalui portal CyberSecurity Malaysia.
Singapura: PDPA 2012, Cybersecurity Act 2018, dan aturan sektor keuangan
Singapura mengatur data pribadi lewat Personal Data Protection Act 2012 (PDPA) yang diamandemen pada 2020. Amandemen itu menambahkan kewajiban pemberitahuan pelanggaran data dalam tiga hari kalender, penunjukan data protection officer, dan kerangka portabilitas data. Pengawasnya adalah Personal Data Protection Commission (PDPC) yang mempublikasikan panduan teknis di situs resmi PDPC.
Keamanan siber diatur melalui Cybersecurity Act 2018 yang dijalankan Cyber Security Agency of Singapore (CSA), termasuk lisensi penyedia layanan keamanan siber dan kewajiban pelaporan insiden pada sistem informasi kritis. Sektor keuangan mendapat lapisan tambahan dari Monetary Authority of Singapore (MAS) melalui pedoman manajemen risiko teknologi yang wajib dipatuhi bank dan penyedia jasa pembayaran.
Perbandingan antarnegara dalam satu daftar
- Payung data pribadi: Indonesia memakai UU PDP 2022, Malaysia memakai PDPA 2010 yang telah diamandemen, Singapura memakai PDPA 2012 dengan amandemen 2020.
- Regulator data: Indonesia masih menata lembaga pengawas yang diamanatkan undang-undang, Malaysia menempatkan Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi di bawah JPDP, Singapura menempatkan PDPC.
- Pemberitahuan pelanggaran: Singapura memakai tenggat tiga hari kalender, Malaysia menerapkannya secara bertahap, Indonesia mengaturnya dalam UU PDP dengan tata cara yang diatur lebih lanjut.
- Pejabat perlindungan data: Singapura dan Malaysia mewajibkan penunjukan pada kondisi tertentu, Indonesia mewajibkan pejabat atau petugas yang menjalankan fungsi perlindungan data pribadi.
- Lisensi penyedia keamanan siber: Malaysia dan Singapura memiliki skema lisensi, Indonesia lebih banyak memakai registrasi penyelenggara sistem elektronik.
- Penegakan: Singapura paling aktif menerbitkan keputusan dan sanksi administratif, Malaysia bergerak lewat pesuruhjaya, Indonesia masih membangun praktik pengawasan.
Implikasi bagi Perusahaan Indonesia
Perbedaan di atas bukan alasan menunda kepatuhan. Yang dibutuhkan adalah urutan kerja yang jelas agar anggaran tidak habis untuk dokumen.
- Buat peta data lintas negara: catat data apa yang diproses di Malaysia dan Singapura, termasuk data karyawan, pelanggan, dan log sistem.
- Tetapkan satu baseline kontrol, misalnya ISO/IEC 27001, lalu tambahkan kewajiban lokal sebagai lapisan, bukan sebagai proyek terpisah.
- Tunjuk penanggung jawab perlindungan data di setiap entitas hukum, karena kewajiban penunjukan mengikuti hukum setempat.
- Periksa klausul transfer data dan kontrak pemroses, terutama bila pusat data berada di Singapura tetapi pengguna berada di Indonesia.
- Bangun kalender kepatuhan berisi tenggat pelaporan insiden per negara, lalu uji dengan simulasi tabletop setiap tahun.
- Simpan bukti teknis seperti konfigurasi enkripsi, retensi log, dan catatan akses, karena audit lintas batas hampir selalu meminta bukti, bukan janji.
Kesimpulan
Regulasi keamanan siber di ASEAN tidak seragam, tetapi arahnya konvergen. Perusahaan yang menyiapkan satu kerangka kontrol dan memetakannya ke kewajiban tiap negara akan jauh lebih cepat merespons perubahan. Jika tim Anda perlu memperkuat dasar teknis maupun tata kelola, mulai dari mengapa keamanan siber penting bagi Indonesia, lalu lanjutkan ke program pelatihan yang sesuai di kursus Linuxhackingid.
Every article is reviewed by the practice lead who ran the work before it is published.



