UU PDP sanksi administratif menjadi fokus dalam kasus 5,7 juta data pelanggan PT Fore Kopi Indonesia Tbk (FORE) yang diperiksa Komdigi. Kabar ini diwartakan 4 November 2026, setelah FORE menyampaikan laporan ke Komdigi pada 28 Oktober 2026. Kasus ini penting karena menjadi ujian bagi rantai sanksi UU PDP: siapa yang bertanggung jawab, apa yang harus dibuktikan, dan sanksi apa yang tersedia.
Apa yang Terjadi dan Siapa yang Memeriksa
Menurut laporan Harian Jogja, Komdigi memeriksa laporan dugaan kegagalan pelindungan data pribadi yang berdampak pada data sekitar 5,7 juta akun pelanggan FORE.
Direktur Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Muchtarul Huda, menyatakan bahwa penentuan pihak yang bertanggung jawab dan jenis sanksi bergantung pada hasil pemeriksaan dan pembuktian. Pernyataan itu menegaskan bahwa kasus ini belum pada tahap penetapan sanksi.
Urutan waktunya perlu dicatat. FORE melapor pada 28 Oktober 2026, lalu publikasi berita muncul 4 November 2026. Jarak itu menunjukkan proses administrasi berjalan lebih dulu sebelum menjadi perhatian publik.
Dasar Hukum: Pengendali dan Prosesor
Dasar hukumnya adalah UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang dapat dibaca melalui basis data peraturan. Pasal 51 ayat (3) mengatur bahwa pemrosesan oleh prosesor tetap menjadi tanggung jawab pengendali, kecuali prosesor memproses di luar perintah dan tujuan pengendali sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (6).
Pembagian peran ini sering disalahpahami. Menunjuk vendor pemrosesan bukan berarti tanggung jawab berpindah. Pengendali tetap bertanggung jawab atas pemrosesan, sementara prosesor memikul kewajiban sesuai perintah dan tujuan yang disepakati.
Pengecualian pada Pasal 51 ayat (6) hanya berlaku bila prosesor bertindak di luar perintah dan tujuan pengendali. Dalam sengketa, pembuktian tentang batas perintah menjadi kunci. Karena itu, kontrak pemrosesan data yang jelas bukan formalitas.
Empat Sanksi Administratif Pasal 57
Pasal 57 menyediakan sanksi administratif dengan beberapa tingkatan:
- Peringatan tertulis.
- Penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi.
- Penghapusan atau pemusnahan data pribadi.
- Denda administratif maksimal 2 persen dari pendapatan tahunan.
Urutan ini menunjukkan bahwa sanksi tidak selalu berupa uang. Penghentian sementara kegiatan pemrosesan bisa lebih merugikan secara operasional daripada denda, karena layanan yang bergantung pada data harus berhenti.
Denda maksimal 2 persen dari pendapatan tahunan juga perlu dibaca sebagai batas atas, bukan tarif otomatis. Besaran yang dijatuhkan bergantung pada penilaian atas pelanggaran, dampak, dan faktor lain dalam pemeriksaan.
Mengapa Pembuktian Menentukan
Pernyataan Komdigi menempatkan pembuktian di pusat proses. Ada beberapa hal yang biasanya harus jelas: data apa yang terdampak, bagaimana kebocoran terjadi, siapa yang mengendalikan pemrosesan pada saat itu, dan apakah ada kelalaian dalam pengamanan.
Bagi perusahaan, ini berarti dokumentasi teknis punya nilai hukum. Log akses, catatan perubahan konfigurasi, hasil uji penetrasi, dan kontrak dengan vendor adalah bukti yang menunjukkan apakah kewajiban sudah dijalankan.
Sebaliknya, ketiadaan dokumentasi mempersulit pembelaan. Tanpa catatan, sulit menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan langkah pengamanan yang wajar.
Pelajaran untuk Perusahaan
Kasus ini memberi beberapa pelajaran yang bisa diterapkan sebelum insiden terjadi.
- Petakan data pelanggan. Ketahui data apa yang disimpan, di sistem mana, dan siapa yang bisa mengakses.
- Perjelas peran vendor. Tuliskan batas perintah dan tujuan pemrosesan dalam kontrak, sesuai pembagian pengendali dan prosesor.
- Simpan bukti pengamanan. Log, hasil uji, dan catatan perubahan konfigurasi harus bisa ditunjukkan saat diminta.
- Siapkan jalur pelaporan. Ketahui tenggat dan format pelaporan ke regulator agar respons tidak terlambat.
- Batasi data yang dikumpulkan. Data yang tidak disimpan tidak bisa bocor.
Untuk memahami kewajiban dasar bagi perusahaan, lihat artikel UU PDP dan kewajiban pelindungan data pribadi serta pembahasan PP 33/2026. Bagi individu, panduan cara mengecek kebocoran data pribadi berguna untuk memantau dampak.
Kesimpulan
Kasus 5,7 juta data pelanggan FORE masih berjalan, dan jenis sanksi belum ditetapkan. Yang sudah jelas adalah kerangkanya: Pasal 51 menempatkan tanggung jawab pada pengendali, dan Pasal 57 menyediakan sanksi dari peringatan sampai denda maksimal 2 persen dari pendapatan tahunan.
Bagi perusahaan, waktu terbaik menyiapkan bukti kepatuhan adalah sebelum ada pemeriksaan. Jika tim Anda perlu menguji kesiapan pengamanan data, layanan keamanan Linuxhackingid dan kursus Linuxhackingid bisa menjadi titik mulai.
Every article is reviewed by the practice lead who ran the work before it is published.



